- LBH PEMBELA KEMASYARAKATAN WASKITA
- Layanan Kantor : Senin-Sabtu : 8:00am-16:00pm
PROFIL LBH PK-WASKITA
DASAR HUKUM
| 1. | Pancasila dan UUD 1945; |
| 2. | UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum; |
| 3. | Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 0005950.AH.01.07.TAHUN 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum LBH PK-WASKITA. |
Kehadiran LBH-PK WASKITA bagi masyarakat yang “Terpinggirkan” tidak saja dalam bentuk proses mencari keadilan, tetapi justru juga akan memberikan suatu proses pendidikan hukum (legal education), yang mana akan dapat menumbuhkan suatu kesadaran hukum (legal consciousness) bagi masyarakat, agar dapat mengerti dan memahami akan hak-hak dan kewajibannya berinteraksi hukum dalam masyarakat.
LBH-PK WASKITA adalah kependekkan nama dari “LEMBAGA BANTUAN HUKUM PEMBELA KEMASYARAKATAN WASKITA [LBH-PK WASKITA]” yang berbentuk Perkumpulan berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
VISI DAN MISI
1.1. VISI
Mewujudkan gerakan keadilan yang sama dan membela kemasyarakatan dimuka hukum serta menegakkan demokrasi dibidang hukum dalam rangka terbentuknya tatanan hukum yang berkeadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia berbasiskan Digital dan Professional ;
1.2. MISI
Untuk mencapai Visi, LBH-PK WASKITA mempunyai Misi antara lain:
| 1. | Menitikberatkan pada pelayanan bantuan hukum, kepada masyarakat miskin, marginal dan terpinggirkan; |
| 2. | Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia yang maju dan berkembang sesuai perkembangan jaman; |
| 3. | Menyelenggarakan secara aktif penyuluhan hukum kepada masyarakat baik secara khusus maupun pada umumnya; |
| 4. | Melibatkan diri secara aktif dalam kerjasama regional, nasional dan internasional sebagai upaya pembaharuan hukum di Indonesia yang maju dan berkembang sesuai perkembangan jaman; |
| 5. | Meningkatkan mutu layanan dan fungsi hukum itu sendiri bagi masyarakat miskin, marginal dan terpinggirkan; |
| 6. | Mengusahakan penerbitan dan melakukan riset serta pendirian lembaga Pendidikan di semua tingkatan, yang berhubungan dengan bidang hukum; |
| 7. | Meningkatkan kerjasama dengan instansi-instansi dan badan-badan lain khususnya dalam bidang hukum; |
| 8. | Mengadakan kelompok belajar, grup diskusi untuk menyampaikan pandangan-pandangan kepada Pemerintah, Pengadilan dan Lembaga-lembaga lain; |
| 9. | Usaha-usaha, kegiatan-kegiatan dan program kerja lain yang bermanfaat bagi profesi Advokat, atau masyarakat di bidang hukum; |